JAKARTA, INDONESIATODAYS.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan automatic adjustment alias pemblokiran anggaran Kementerian/Lembaga pada tahun 2024. Secara keseluruhan, anggaran yang dibekukan Sri Mulyani mencapai Rp 50,14 triliun.
Penerapan automatic adjustment membuat setiap Kementerian/Lembaga menyisihkan 5 persen dari total anggaran mereka untuk dicadangkan dan tidak dibelanjakan terlebih dahulu. Sehingga K/L harus memblokir sebagian dari anggaran yang belum menjadi prioritas dan dilaksanakan pada awal tahun.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (KLI Kemenkeu) Deni Surjantoro menjelaskan bahwa automatic adjustment yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024. Lalu, apa alasan Sri Mulyani memblokir anggaran kementerian? Benarkah demi bansos?
Deni Surjantoro menjelaskan alasan Kementerian Keuangan memblokir anggaran kementerian adalah karena dinamika geopolitik global yang sedang berlangsung. Dinamika tersebut berpotensi memengaruhi perekonomian dunia. Oleh karena itu, potensi dan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi pada tahun ini perlu diantisipasi.
Di sisi lain, Menkeu mengungkapkan belanja K/L hingga akhir tahun anggaran rata-rata sebesar 94 hingga 95 persen, tidak menyentuh angka 100 persen. Sehingga, pencadangan 5 persen tersebut tidak memengaruhi kinerja dan tetap bisa mencapai target pembangunan dari masing-masing K/L.
“Biasanya belanjanya juga enggak sampai 100 persen. Yang paling hebat itu biasanya bisa 98 persen. Rata-rata mereka di 94 persen hingga 95 persen. So actually, saya itu sebetulnya mengatakan 5 persen yang sering enggak kepakai itu saya bintangin ya Bu, Pak. You can do semua programnya,” kata Menkeu.
Menkeu menjelaskan pencadangan ini penting dilakukan untuk menghadapi berbagai gejolak dan ketidakpastian yang masih akan muncul. Misalnya, saat pandemi, APBN menyangga dan mengabsorb berbagai guncangan yang muncul.
“APBN meredam shock. Karena kalau kita enggak punya APBN yang kuat, shock yang tadi jatuh penerimaan dan kita ikut jatuh dari sisi belanja, ekonominya bakalan nyungsepnya dalam banget. Jadi kita mengabsorbs shock yang luar biasa besar ini,” ujar Menkeu.
Volatilitas juga dapat dilihat dari harga batu bara dan crude palm oil (CPO). Tahun lalu, harga batu bara melonjak hingga USD400 per ton, saat ini sudah berada di kisaran USD200 per ton. Sementara, CPO juga telah mengalami penurunan menjadi USD900 per ton. Selain itu, harga minyak juga pernah mengalami kenaikan sehingga subsidi energi naiknya luar biasa dari Rp150 triliun menjadi sekitar Rp550 triliun.
“Kalau kita enggak redam, rakyat harus membayar harga minyak tiga kali lipat. Ekonomi pasti nyungsep. Itu subsidi dinikmati seluruh rakyat Indonesia sehingga ekonomi kita bisa tumbuh dari pajak juga. Jadi, tolong cadangkan dari belanja yang sudah kita alokasikan,” kata Menkeu.